.webp)
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengecam aksi persekusi terhadap salah seorang kadernya berinisial S (50). Sebelumnya, S dihajar massa di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, atas tuduhan memerkosa anaknya berinisial I (16).
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP NTB Raden Nuna Abriadi mengungkapkan S diperkusi di media sosial hingga viral. Menurutnya, cercaan tersebut telah merugikan partainya.
"Apapun alasannya, benar dan salahnya informasi yang beredar itu, tidak boleh ada perbuatan bar bar (perkusi) yang viral di media sosial itu. Apalagi, S adalah kader kami. Yang jelas ini mencederai rasa kemanusiaan. Apalagi si anak sudah mengakui bahwa ayahnya bukan pelaku dari tindakan pemerkosaan itu," kata Raden Nuna saat konferensi pers di Kantor DPD PDIP NTB, Kamis (20/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raden Nuna meminta klarifikasi dari kepolisian, terutama Polres Lombok Barat (Lobar), yang kini menangani kasus dugaan pemerkosaan tersebut. Ia menilai aparat kepolisian membiarkan warga melakukan penyerangan terhadap S. Akibatnya, sekujur tubuh S luka lebam dan harus dirawat intensif di RSUD Lobar.
DPD PDIP NTB, kata Raden Nuna, meminta Kapolres Lobar menarik pernyataannya yang mengatakan bahwa S menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anaknya. "Padahal, kasus ini masih dalam proses lidik dan belum tahap penyidikan. tapi kok berani mengatakan S adalah pelakunya," jelas Nuna.
Ia mendesak agar para pelaku tindakan perkusi itu diproses secara hukum. PDIP NTB meminta agar Polda NTB mengambil alih penanganan kasus perkusi yang menimpa kader PDIP di Sekotong.
"Kami minta para pelaku perkusi kepada kader kami yang ada di video agar di proses hukum dengan tegas dan seadil-adilnya. Mohon Pak Kapolda, kasus perkusi di Sekotong diambil alih," ungkap Nuna.
S Masih Berstatus Kader PDIP
Wakil Ketua DPD PDIP NTB lainnya Hakim Ali Niazi mengatakan S masih berstatus sebagai kader PDIP. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Lombok Barat mengambil keputusan memecat S berdasarkan hasil rapat internal. Keputusan DPC PDIP Lombok Barat itu juga memastikan penghentian semua proses pencalegan S.
Menurut Hakim, DPC tidak bisa memecat kader berlambang banteng moncong putih itu. Sebab, yang berhak melakukan pemecatan adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta.
"Kami paham langkah awal DPC PDIP Lobar memecat kadernya dalam kerangka menjaga kondusivitas partai. Tapi, karena ada temuan dari hasil investigasi oleh partai yang berbeda, maka surat DPC PDIP Lobar yang masih di DPD PDIP NTB, nggak kami lanjutkan alias status S masih sah sebagai kader PDIP," jelas Hakam.
Di sisi lain, Hakam meminta agar Komnas HAM dan Kompolnas turun langsung ke wilayah Sekotong untuk melakukan investigasi lanjutan terkait kasus penyerangan terhadap S. "Tadi, kami juga sudah rapat bersama DPD PDIP NTB yang diperluas dengan 10 DPC PDIP se-NTB untuk minta Komnas HAM dan Kompolnas turun menginvestigasi kasus ini," tandas Hakim Ali Niazi.
Amuk massa terhadap S terjadi di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Minggu (16/7/2023) sekitar pukul 14.00 Wita. Kapolsek Sekotong Iptu I Kadek Sumerta menerangkan salah satu warga mengumumkan S memerkosa anaknya lewat pengeras suara (TOA) masjid, termasuk keberadaan S. Warga diprovokasi untuk keluar rumah.
Massa yang geram dengan perbuatan S langsung menganiaya pria tersebut hingga babak belur. S kemudian dirawat intensif di RSUD Tripat Gerung, Lombok Barat.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Lombok Barat AKP I Made Dharma Yulia Putra menyebut penyidik masih menunggu hasil visum terhadap korban yang berinisial I. "Untuk hasil visum belum keluar. Nanti kami informasikan kalau sudah keluar ya," ujar Dharma, Selasa (18/7/2023).
Belakangan, I membantah kasus dugaan pemerkosaan tersebut. "Nggak benar itu. Ayah saya itu orang baik, tidak pernah bikin aneh-aneh seperti kabar yang beredar di masyarakat. Itu fitnah," kata I merujuk pada rekaman video yang dikirimkan kepada detikBali.
(iws/hsa)
