.webp)
DPP PDIP bakal mengatur kadernya yang menjadi kepala daerah terkait penerimaan tamu. Begini respons Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
"Ya, nanti kami atur lagi lah, intinya ya kalau menteri tidak bisa diterima di kantor, ada misal kemarin Pak Menteri PUPR pasti di lapangan, proyek ya, itu nanti kami menyesuaikan," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (23/5/2023).
Disinggung apakah akan membatasi pertemuan dengan ketua umum partai, Gibran menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sebagai ketum partai melainkan menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran mencontohkan, Airlangga Hartarto yang datang ke Solo bukan diterima sebagai Ketum Golkar melainkan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Selain itu, Prabowo Subianto yang diterima sebagai Menteri Pertahanan bukan Ketum Gerindra.
"Saya itu tidak pernah menerima ketua umum, saya itu menerimanya beliau-beliau sebagai menteri, sebagai pimpinan saya kalau ketum ketemu saya, saya kan bukan siapa-siapa, saya tidak menentukan apa-apa," ungkapnya.
"Jadi ya itu. Pak Prabowo, Pak Airlangga itu kapasitasnya lain sebagai menteri. Aku kader biasa, dudu sapa-sapa (buka siapa-siapa). Ngapa (ngapain) ketum ketemu aku, nggak ada efeknya," lanjut Gibran.
Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menegaskan bahwa tamu-tamu para menteri itu tidak hanya diterima di Balai Kota Solo. Namun, juga diterima di lokasi proyek atau di luar Balai Kota.
"Kalau tamu-tamu menteri ya itu pasti tidak bisa diterima di Balai Kota. Misalnya ketemu di luar kantor, ketemu di lokasi proyek itu, ya wis (yasudah)," pungkasnya.
Sebelumnya, dilansir detikNews, PDI Perjuangan (PDIP) mengatur pertemuan kepala daerah dari kadernya yang menerima tamu atau tokoh. Aturan itu buntut pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dengan Prabowo Subianto di Solo, berujung adanya deklarasi dukungan Prabowo capres 2024 oleh relawan Gibran dan Jokowi Jateng-Jatim.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ke depannya kader PDIP kepala daerah menerima tamu di kantor dan hanya untuk kepentingan pekerjaan.
"Dengan berbagai kejadian-kejadian terakhir tadi, kemudian kami berdiskusi oh gitu nanti kalau ada tamu-tamu ya akan diterima secara resmi di kantor di mana kepala daerah itu bertugas, baik di kantor wali kota maupun di kantor kabupaten," kata Hasto di DPP PDIP, Senin (22/5).
(rih/sip)
