
DPR Sorot Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20% APBN, Menkeu Jawab Begini
Komisi XI DPR RI sorot realisasi anggaran pendidikan yang tidak sampai 20% dari APBN. Singgung gugatan MK pada 2007.
Komisi XI DPR RI sorot realisasi anggaran pendidikan yang tidak sampai 20% dari APBN. Singgung gugatan MK pada 2007.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tarif impor 0% untuk barang-barang asal Amerika Serikat (AS) tidak akan berdampak besar pada penerimaan negara.
Menkeu Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Wamenkeu Suahasil Nazara melapor ke Presiden Prabowo Subianto mengenai agenda penting terkait APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pengurangan hampir 1.000 pegawai Kemenkeu akibat kebijakan negative growth dan peningkatan teknologi digital.
Banggar DPR menyepakati empat laporan panitia kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang tidak sampai 20% dari APBN.
APBN Indonesia 2024 diuji di tengah turbulensi global. Fokus pada pertumbuhan 8% dan penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi tantangan utama.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Kartu Sembako Rp 200 ribu/bulan.
DPR RI menggelar Sidang Paripurna ke-24 masa sidang IV tahun 2024-2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (15/7).
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20% dari APBN dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang (UU).