
Legislator Dukung MoU Penyadapan Kejagung-4 Provider, tapi Harus Diawasi Ketat
Anggota Komisi III DPR Martin Tumbelaka menyampaikan pandangan kritis soal penandatanganan MoU antara Kejagung dan 4 provider telekomunikasi tentang penyadapan
Anggota Komisi III DPR Martin Tumbelaka menyampaikan pandangan kritis soal penandatanganan MoU antara Kejagung dan 4 provider telekomunikasi tentang penyadapan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan perihal perlindungan hingga mekanisme khusus justice collaborator telah diakomodasi dalam revisi KUHAP.
PKB mendorong DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menertibkan pesantren seiring melonjaknya kasus yang dianggap mencederai pesantren.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan mulai menggelar rapat kerja (raker) bersama pemerintah untuk membahas revisi KUHAP mulai pada 7 Juli 2025.
Dasco mengatakan saat ini DPR baru memasuki masa sidang. Dia mengatakan Komisi III akan menggelar rapat membahas RUU KUHAP.
Anggota Komisi III DPR F-PKS Nasil Djamil berharap aparat bisa mengungkap kasus-kasus besar usai PP soal justice collaborator diteken presiden.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 terkait justice collaborator.
Anggota Komisi III DPR F-Golkar Soedeson Tandra meminta pemilihan Justice Collaborator harus diawasi ketat agar tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan KUHAP baru kuatkan kedudukan warga negara. Selain itu, KUHAP baru juga tidak ubah kewenangan aparat.
Ormas yang memakai atribut mirip TNI, Polri, hingga Kejaksaan ternyata bisa terjerat sanksi. Ormas-ormas tersebut bahkan bisa dicabut SK-nya oleh pemerintah.