
Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul
Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf hadir dalam rapat kerja tertutup dengan Komisi VIII DPR RI.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf hadir dalam rapat kerja tertutup dengan Komisi VIII DPR RI.
Kepala BP Haji Gus Irfan menanggapi kemungkinan dirinya menjadi Menteri Haji dan Umrah. Ia siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Agama Nasaruddin Umar siap mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah 2026 meski Kementerian Haji baru berdiri. Hubungan moral tetap dijaga.
Marwan Dasopang mengumumkan Gus Irfan akan menjadi Menteri Haji dan Umrah setelah disahkannya UU Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan tingkatkan layanan jemaah dan efisiensi birokrasi.
Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan pemerintah untuk membahas revisi UU Haji. Pembahasan DIM telah selesai dan akan dilanjutkan ke tahap tim perumus.
DPR dan Pemerintah setujui Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian lewat revisi UU haji dan umrah. Wekil Kepada BP Haji siap jalankan perintah UU.
Tim perumus dan tim sinkronisasi revisi UU Haji dan Umrah telah rampung. Rapat kerja dengan pemerintah akan dilaksanakan untuk mendengarkan pandangan mereka.
Biaya Masyair berkaitan dengan komponen penyelenggaraan ibadah haji. Berikut pengertian, besaran dan alasan mengapa biaya masyair 2026 harus dibayar di muka.
Komisi VIII DPR RI mulai pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi RUU Haji. Pelaporan hasil kerja dijadwalkan malam hari secara terbuka.