
Muzani Tegaskan MPR Terus Mendengar dan Merefleksi Diri tentang Konstitusi
PR merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan penuh oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD.
PR merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan penuh oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD.
Akbar Supratman menekankan pentingnya Hari Konstitusi sebagai refleksi bagi Gen Z dan Gen Alpha untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai konstitusi.
Sidang Tahunan MPR 2025 soroti pidato Presiden Prabowo yang mengutip UUD 1945. Johan Rosihan menilai ini sebagai langkah positif untuk demokrasi konstitusional.
Ini tanggapan JPPI soal alokasi anggaran pendidikan yang hampir setengahnya untuk MBG.
Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Mekeng minta Presiden Prabowo menata ulang anggaran pendidikan 20% APBN. Fokus pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pembubaran Kompolnas. MK menegaskan keberadaannya tidak melanggar konstitusi meski tidak diatur dalam UUD 1945.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat mengatakan kalau ingin jadi pemimpin harus dengan cara yang benar, tak boleh rekayasa konstitusi.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy, menolak wacana perpanjangan masa jabatan DPRD dari 5 tahun menjadi 7,5 tahun, menilai itu melanggar konstitusi.
Pengukuhan pengurus APHTN-HAN di Jakarta menandai visi baru dalam kepemimpinan, memperkuat peran organisasi dalam ketatanegaraan dan diskursus global.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, bicara opsi penyempurnaan UUD 1945. Memperkuat lembaga MK, DPD, hingga MPR.