
Pergeseran Opini Publik: Sebuah Mandat untuk Reformasi Pemilu
Gagasan pemilu serentak di Indonesia, yang semula diyakini menawarkan efisiensi dan konsolidasi, kali ini menuai evaluasi ulang dari publik.
Gagasan pemilu serentak di Indonesia, yang semula diyakini menawarkan efisiensi dan konsolidasi, kali ini menuai evaluasi ulang dari publik.
Tidak hanya memutus mekanisme keserentakan pemilu semata, MK juga memutus rentang waktu pelaksanaan antar pemilu nasional dan daerah secara berjenjang.
Lagu Indonesia Raya gak dikenakan royalti. Inilah penjelasannya.
Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan putusan MK terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah harus dihormati, namun tak perlu disikapi secara berlebihan.
Bagi partai politik pun, Putusan 135 ini tidaklah merugikan. Justru momentum ini membuka ruang untuk menata ulang model keserentakan.
Hasto Kristiyanto menggugat Pasal 21 UU Tipikor ke MK, minta sanksi perintangan penyidikan diubah jadi maksimal 3 tahun penjara.
Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan terhadap pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur sanksi bagi pelaku perintangan penyidikan kasus korupsi.
Warga menggugat putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Mereka khawatir dampaknya melemahkan akuntabilitas demokrasi dan legitimasi daerah.
Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) dan 4 mahasiswa perseorangan ajukan uji materi UU Sisdiknas ke MK, minta negara biayai pendidikan hingga kuliah.
Rakernas NasDem di Makassar pada 8-10 Agustus 2025 akan membahas isu strategis, termasuk putusan MK dan IKN.