
Anggota DPR Minta MK Batasi Diri Saat Adili Gugatan Syarat Cagub Terpilih
"Cuma harus membatasi dirinya dalam memutus angka perolehan suara untuk menetapkan pemenang itu," kata anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan.
"Cuma harus membatasi dirinya dalam memutus angka perolehan suara untuk menetapkan pemenang itu," kata anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan.
Bagaimana hal ini dilihat sebagai aturan yang memberatkan partai? Berapa besar potensi aturan ini akan direvisi?
Sejumlah anggota DPR menyoroti putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan pilkada. Reaksi mereka dinilai sebagai gambaran putusan MK merugikan mereka.
"Keputusan MK ini tidak hanya cacat secara konstitusional, tetapi menimbulkan ketidakpastian terhadap demokrasi serta membingungkan publik," kata Nurdin Halid.
Apa yang akan terjadi pada pemilu mendatang? Akankah putusan ini terjegal oleh DPR?
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisah penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai tahun 2029.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu nasional dipisah dengan pemilu daerah atau lokal. Keputusan ini membuat pilkada berpotensi digelar pada 2031.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan pemilu nasional dan daerah. Eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai putusan itu ada sisi plusnya.
Bima menuturkan Kemendagri akan mempelajari substansi dan implikasi putusan tersebut secara keseluruhan.
Putusan Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah memungkinkan adanya beberapa perubahan. Apa saja perubahannya?