
Sejarah-Sastra Diusulkan Jadi Mapel Wajib, Pakar: Tak Perlu, Tapi Begini Caranya
Pakar memiliki cara agar mapel sejarah dan sastra tak perlu jadi mapel wajib di UU Sisdiknas kelak. Keduanya dinilai tak perlu diwajibkan.
Pakar memiliki cara agar mapel sejarah dan sastra tak perlu jadi mapel wajib di UU Sisdiknas kelak. Keduanya dinilai tak perlu diwajibkan.
Pengamat menilai, mewajibkan mapel sejarah dan sastra melalui Undang-Undang Sisdiknas, seperti usulan Komisi X DPR, justru langkah blunder. Mengapa?
Revisi RUU Sisdiknas usulkan Sejarah dan Sastra jadi pelajaran wajib. Bonnie Triyana dorong peningkatan literasi dan kesadaran kognitif generasi muda.
Komisi X DPR melalui wakil ketuanya menyebut, yakin negara mampu melaksanakan putusan MK soal SD-SMP gratis. Begini hitungan anggarannya.
Wamendikdasmen Atip Latipulhayat dan Wakil Komisi X DPR menyebut pendidikan dasar gratis baru bisa diterapkan mulai tahun ajaran 2026. Kenapa?
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji menyampaikan beberapa saran substansi yang harus ada dalam RUU Sisdiknas. Apa saja?
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan masih ada beberapa ketentuan dalam UU Sisdiknas yang harus diperbaiki. Apa saja?
Pakar menyorot sejumlah kekurangan UU Sisdiknas jelang revisi UU, mulai dari soal PPDB, guru, tenaga kependidikan, hingga dampak penelitian kampus.
Rancangan Undang-Undang Sisdiknas masuk Prolegnas Prioritas 2025. PGRI mendukung revisi, tapi menekankan pentingnya tunjangan profesi guru tetap ada.
Komisi X DPR RI mengusulkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait sistem pendidikan nasional hingga RUU tentang Kepemudaan masuk ke prioritas RUU 2025.